FILM "PESTA BABI" MEMICU POLEMIK NASIONAL: DARI ISI KONTROVERSIAL HINGGA PEMBUBARAN NOBAR MASSAL

SUMBA– Film dokumenter _Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita_ karya sutradara Dhandy Laksono berubah dari tontonan terbatas menjadi isu nasional. Sejak dirilis pada 2026, film ini memicu gelombang diskusi publik sekaligus kontroversi setelah sejumlah acara nonton bareng dibubarkan paksa di berbagai daerah.

1. Apa Isi Film "Pesta Babi"?

_Pesta Babi_ adalah film dokumenter investigatif berdurasi sekitar 90 menit yang memotret dampak proyek pembangunan nasional berskala besar di Papua Selatan. Fokus utama berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi—kawasan yang kini menjadi lokasi ekspansi industri dan infrastruktur masif.

Film ini menampilkan:

- Kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan tanah adat, kini menghadapi perubahan besar akibat masuknya perusahaan dan proyek strategis nasional.

- Adegan pembuka yang kuat: armada kapal besar menurunkan ratusan ekskavator dan alat berat di pelabuhan, dengan pengawalan aparat keamanan. Visual ini jadi simbol skala operasi yang berlangsung di jantung wilayah adat.

- Analisis mendalam tentang konflik lahan, deforestasi ekstrem, dan potensi pengikisan kearifan lokal serta hak kepemilikan tanah adat.

Film merupakan hasil kolaborasi lima lembaga: Watchdoc, Media Jubi, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Pendekatannya menggabungkan jurnalistik investigatif dengan antropologi untuk memperkuat narasi visual.

2. Gelombang Pembubaran Nobar di Berbagai Daerah

Kontroversi memuncak sejak April 2026 ketika acara nobar mulai dibubarkan:

Yogyakarta, 25 April 2026 

Pemutaran di Pendopo Pusat Pastoral Mahasiswa DIY dibatalkan mendadak. Pengelola menyebut isunya sensitif setelah mendapat telepon dari oknum ormas dan kepolisian yang menuding acara membahas gerakan separatis. Diskusi yang seharusnya menghadirkan peneliti Made Supriatma batal terlaksana. Beberapa kafe di Yogyakarta juga menolak jadi lokasi pengganti karena alasan keamanan.

Mataram, Nusa Tenggara Barat, 7 Mei 2026  

Rektorat Universitas Mataram menghentikan nobar dengan alasan menjaga kondusivitas kampus. Pembubaran serupa terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika dan UIN Mataram.

Ternate, Maluku Utara, 8 Mei 2026  

Acara nobar yang digelar Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Ternate dan SIEJ Maluku Utara di Pendopo Benteng Oranje dihentikan mendadak. Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi datang ke lokasi bersama sejumlah orang tak dikenal. Pihak aparat menyebut judul film "Pesta Babi" berpotensi memicu provokasi dan konflik horizontal.

Pembubaran ini justru memicu efek sebaliknya. Di media sosial, warganet mempertanyakan alasan pelarangan mengingat film belum pernah resmi dilarang oleh Lembaga Sensor Film. Hashtag terkait film dan pembubaran nobar sempat trending.

3. Respons Pemerintah dan Aktivis

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan respons keras terhadap pembatalan sepihak. Ia menegaskan bahwa karya film adalah bentuk ekspresi yang dilindungi konstitusi. "Pelarangan harus melalui proses pengadilan, bukan keputusan sepihak di lapangan," ujarnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan menindaklanjuti kegaduhan ini. Menurutnya, meski isu yang diangkat sensitif, ruang diskusi publik tidak boleh diberangus.

Watchdoc sebagai produser merespons dengan menyediakan saluran nobar resmi. Tujuannya agar masyarakat yang penasaran bisa menonton dengan aman tanpa risiko pembubaran.

4. Mengapa Film Ini Sensitif?

Judul "Pesta Babi" dianggap sebagian pihak provokatif dan menyentuh isu SARA. Namun pembuat film menyatakan judul merujuk pada praktik budaya dan peristiwa spesifik di lapangan yang berkaitan dengan dinamika sosial-ekologi di Papua Selatan.

Bagi pendukung film, dokumenter ini penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap proyek pembangunan yang berdampak besar pada masyarakat adat. Bagi pihak yang kontra, narasi film dianggap bisa memperkeruh situasi dan memperdalam polarisasi.

5. Status Hukum dan Cara Menonton

Hingga kini, _Pesta Babi_ belum masuk daftar film yang dilarang oleh Lembaga Sensor Film. Artinya, pemutaran secara hukum masih diperbolehkan selama mengikuti aturan yang berlaku.

Untuk menonton, masyarakat bisa mengakses informasi jadwal nobar resmi melalui kanal Watchdoc dan media partner yang bekerja sama dalam produksi.

Editor : Tim Redaksi